Peningkatan Kapasitas Kesekretariatan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan

Kamis, 08 Agustus 2024
Peningkatan Kapasitas Kesekretariatan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan

Simalungun 08 Agustus 2024

Peningkatan Kapasitas Kesekretariatan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Bagi Panwaslu Kecamatan Sekabupaten Simalungun Pada Pemilihan Tahun 2024.

Dalam kegiatan Bintek Panwaslu Kecamatan Sekabupaten Simalungun tersebut, sebagai pemateri Kristian Redison Simarmata selaku Direktur Eksekutif SMI menjelaskan pemaparannya tentang pertanggungjawaban keuangan, sebagai mana adalah bentuk sakral di Panwaslu Kecamatan yang dimana segala macam jenis kegiatan harus ada pelaporan atau pertanggungjawaban.

Kristian Redison Simarmata memaparkan jenis jenis kegiatan yang harus ada pelaporan dan pertanggungjawaban mulai dari dasar hukum Undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Peraturan Presiden no 68 tahun 2028, tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang organisasi dan tata kerja sekretariatan jendral bawaslu, sekretariatan bawaslu provinsi dan bawaslu kab/kota dan Peraturan bawaslu no 6 tahun 2020 tentang rencana strategis badan pengawas pemilihan umum yang bertujuan untuk menyeragamkan dan menertibkan dalam pengelolaan administrasi keuangan panitia pengawas kecamatan (Panwascam) sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk melakukan pengendalian dalam pengelolaan keuangan Panwascam, terwujudnya tertib administrasi pertanggung jawaban keuangan yang benar, transparan dan akuntabel sesuai peraturan yang berlaku.

Kristian Redison Simarmata juga menjelaskan struktur organisasi Bawaslu kabupaten/kota sampai Panwaslu kecamatan, tata kelola keuangan pada panitia pengawasan pemilihan umum kecamatan mualai dari Pedoman Pembayaran,Pejabat Pembuat Komitmen, bendahara pengeluaran pembantu, pemegang uang muka kecamatan, tugas dan tanggungjawab Kasek Panwaslu kecamatan atau PNS yang ditunjuk dalam pengelola keuangan dan juga rekening penampung dana pemiludan tidak terlepas adalah standart operational procedure (SOP) alokasi dan penyaluran dana untuk pengawasan pemilihan umum.

Sebagai contoh penyusunan laporan administrasi keuangan dan pertanggungjawabannya harus transparan serta komponen komponen yang harus disertakan seperti pembayaran honararium, perjalanan dinas, belanja keperluan perkantoran, belanja sewa, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja bahan. itu semua harus dipertanggungjawabkan dengan bukti bukti pemebayaran dan juga penyewaan, Kristian Redison Simarmata juga menyampaikan kepada para peserta Bimtek Panwaslu Kecamatan Sekabupaten Simalungun, terselenggaranya pemilihan yang berkualitas tidak terlepas dari peran penting seorang atau team pengawas pemelihan umum kecamatan serta desa/kelurahan.




Lainnya

Kamis, 17 Oktober 2024

Pematangsiantar 17 Oktober 2024PENGUATAN NILAI-NILAI KODE ETIK PADA PENYELENGGARA PILKADA 2024Dalam kegiatan Rapat Kerja

Jumat, 04 Oktober 2024

Sedang Bedagai 04 Oktober 2024Perekrutan Pengawas TPS dan Pengawas KPPS Pada Pemuli Serentak 2024 Kabupaten Serdang Beda

Rabu, 18 September 2024

Samosir 18 September 2024.Penguatan Kapasitas Dan Soliditas Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Samosir Dalam Rangka Pemilih

Selasa, 13 Agustus 2024

Kabupaten SamosirKementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Kemitraan Patnership dan Perkumpulan Suluh Mu

Senin, 29 Juli 2024

Kota MedanDalam kunjungan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Perkumpulan Suluh Muda Inspirasi (SMI). Secara bertaha